Cukai rokok di New York termahal di dunia..

NEW YORK, SELASA - Pemerintah Negara Bagian New York menaikkan cukai rokok tinggi banget, sebesar 1,25 dolar AS per bungkus. Jadi, setiap bungkus rokok dikenai cukai sebesar 2,75 dolar AS (Rp 25.575).

Jadi harga sebungkus rokok bisa jauh lebih besar dari angka itu.

Peraturan baru yang efektif berlaku Selasa (3/6) ini menyebabkan para perokok New York menjadi pembayar cukai rokok tertinggi dibandingkan perokok di negara bagian lainnya di Amerika Serikat.

Dengan kenaikan cukai tersebut, negara bagian itu berharap mendapatkan pemasukan tambahan sebesar 265 juta dolar AS. Pemasukan itu menyebabkan peningkatan anggaran belanja Negara Bagian New York untuk periode 2008-2009 menjadi 1,3 miliar dolar AS.

Tentu saja para perokok mencak-mencak. Namun, kebijakan itu mendapat sambutan bagus dari kalangan kesehatan. Menurut kepala dinas Kesehatan New York Dr Richard Daines, peningkatan cukai sebesar itu bakal menyebabkan sekitar 140.000 perokok menyetop rokok. Ya, karena tak kuat lagi membeli rokok. (sumber: kompas.com).

Kira2 kebijakan seperti ini efektif ngak yah di Indonesia???...


Pengembangan RS Rujukan di Propinsi Sulsel

Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. oleh sebab itu maka ketersediaan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit perlu mendapat perhatian pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu sampai ke daerah-daearah terpencil sekalipun.

Saat ini di Propinsi Sulawesi Selatan belum ada sistim penataan pola rujukan pelayanan kesehatan yang baik. hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu :

  1. Belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkuaitas sampai daerah terpencil
  2. masih banya masyarakat yang belum mampu menjangkau pelayanan kesehatan
  3. hampir sekitar 70% pasen yang masuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Mks yang berfungsi sebagai pusat rujukan seharusnya tidak perlu masuk

Selama ini setiap daearah di kabupaten Sulawesi Selatan selalu merujuk pasiennya langsung ke RS wahidin Sudirohusodo Makassar, padahal kemampuan RSWS untuk menampung pasien tidaklah mencukupi, hingga banyak ditemui pasien yang terlantar di lorong-lorong UGD RSWS. disisi lain dengan hanya RSWS yang menjadi rujukan maka sanagat tidak efektif bagi kesembuhan pasien sebab jarak yang terlalu jauh dari beberapa kabupaten dan biaya yang dibutuhkan dan ditanggung oleh pasien menjadi lebih besar.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut maka sangat diperlukan sebuah sitim rujukan yang dikembangkan oleh pemerintah berdasarkan topografi dan geografi propinsi sulawesi selatan agar sarana pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau dan efektif serta efesien bagi pasien.

RS di daerah ini dapat di bagi dalam beberapa Regional sehingga pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan tidak perlu langsung ke ibukota makassar yang jaraknya cukup jauh dari kabupaten asal pasien. Perlu ditumbuhkan dan dikembangkan beberapa RS di beberapa daerah yang memiliki letak strategis dan kemampuan sumber daya yang baik selain kota makassar agar dapat menjadi RS rujukan bagi daerah-daerah disekitarnya.

Sebut saja RS di Kotamadya Palopo yang dapat menjadi pusat rujukan di kawasan timur propinsi sulawesi selatan, yang dapat menjangkau kabupaten seperti Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja dan beberapa Kabupaten lainnya disekitar Kotamadya palopo, sehingga pasien tidak perlu menempuh jarak sekitar kurang lebih 600Km untuk mendapatkan pelayanan rujukan di Kotamadya Makassar. dan masih banyak lagi kabupaten kota di propinsi sulawesi selatan yang bisa dijadikan sebagai pusat rujukan, seperti Kotamadya Parepare sebagai regional tengah dan Kabupaten Bulukumba sebagai regioal selatan.

Tentu saja kebijakan pembagian pusat rujukan pelayanan kesehatan ini harslah dibarengi dengan peningatan kemampuan dan kapabilitas RS itu sendiri. pemerintah Daearah Sulawesi Selatan haruslah memberi perhatian lebih bagi beberapa RS rujukan tersebut untuk dapat meningkatkan kemampuan RS baik dari segi sarana prasarana maupun kemampuan SDM yang dimilikinya.

Dengan pola sistim RS rujukan berdasarkan regional ini maka akan diperoleh beberapa keuntungan seperti :

  1. pengembangan RS di daearah Sulsel dapat dikembangkan secara sistematis, efektif dan efesien
  2. aksesibilitas masyarakat dapat lebih meningkat karena jarak yang semakin dekat
  3. dapat diadikan dasar pembentukan sistim pembiayaan kesehatan(sistim asuransi)
  4. dapat menjadi pusat pendidikan dan penelitian kesehatan
  5. pasien tidak menumpuk di RS Makassar

selain beberapa keuntungan tersebut, yang menjadi faktor penghambat besar dari pengembangan sistim rujukan regioanl ini justru bisa datag dari Pemda Kabupaten Kota sendiri, sebab saat ini Pemda Kabupaten Kota di Propinsi Sulsel sibuk mengembangkan RS di daerahnya sendiri masing-masing tanpa memperhatikan apakah pengembangan RS di daerahnya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah masyarakat yang dilayani, pola penyakit dan lain sebagainya. diharapkan pelayanan kesehatan tidak menjadi komoditi dagangan politik bagi para birokrat di daerah-daerah.

For a better Health Services Management

Oleh : Irwandy Kapalawi — Mahasiswa Magister Administrasi RS FKM UNHAS

Refleksi Setahun Dunia Kesehatan di Negeri Ini

Tak terasa tahun 2007 segera akan berganti. Tahun baru, Harapan baru..Bagaimana dengan dunia kesehatan di negeri kita ini?? Apa saja yang telah pemerintah, swasta dan masyarakat lakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan di negeri ini, Indonesia..

Selama tahun 2007, permasalahan kesehatan di negeri ini masih merupakan suatu masalah-masalah warisan dari tahun-tahun sebelumnya. Wabah Diare dan DBD masih terus menjadi pekerjaan rumah bidang kesehatan di Negeri kita ini. Negara ini belum mampu menemukan sebuah jurus ampuh untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

Banjir, adalah salah satu persoalan klasik yang terus kita hadapi di akhir tahun. Dan setelah banjir berlalu, sudah menunggu persoalan berupa penyakit-penyakit yang akan timbul, sebut saja Diare, Leptospirosis, dll. Pertanyaan yang lagi muncul, apakah kita sudah siap mengantisipasinya dengan pengalaman masa lalu atau kita memang tak pernah belajar… tentu saja persoalan ini bukan merupakan tanggung jawab penuh bidang kesehatan, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab terhadap persoalan banjir dan penyakit yang diakibatkannya. Sepatutnya Pemda lebih memperhatikan penataan ulang kota dan melaksanakan pembangunan yang lebih berwawasan kesehatan dan memperhatikan lingkungan..

Masalah lain adalah wabah flu burung yang rasanya tak pernah surut jumlah penderitanya (hampir sama dengan banjir yang sulit surut..), padahal dana yang dikucurkan jumlahnya sangatlah besar dan bila saja flu burung bisa ditekan mungkin dana untuk penanggulangannya tersebut mungkin bisa kita gunakan untuk mengatasi persoalan rakyat miskin yang masih sulit makan dan terancam kekurangan gizi. Belum lagi masalah Virus flu burung dimana badan dunia WHO “memaksa” bangsa kita ini untuk mengirim contoh virus kepada mereka dan melarang bangsa kita sendiri untuk memiliki virus tersebut. Mungkin saja beberapa waktu kemudian mereka akan muncul dengan vaksin flu burung dan “memaksa” bangsa-bangsa seperti bangsa kita ini untuk membeli vaksin mereka, padahal seandainya saja bangsa kita ini dapat mengembangkan sendiri vaksin tersebut, toh bangsa kita yang memiliki virus tersebut, kenapa bukan kita sendiri saja yang melakukan penelitian dan pengembangan vaksin.

Selain dari itu, selama tahun 2007 bangsa kita ini masih dihadapkan dengan rendahnya mutu pelayanan kesehatan kita.. Sebut saja para perawat yang masih sulit tersenyum kepada pasien Askeskin, Para Dokter yang masih sulit berkomunikasi dengan pasiennya dengan paradigma mereka “pasien kan yang butuh kami”. Sarana prasarana kita pada beberapa instansi pelayanan kesehatan yang jauh di bawah standar. Pantas saja orang-orang kaya di negeri kita ini berbondong-bondong lari memperoleh pelayanan kesehatan di negeri lain, sebut saja Singapura dan Malaysia. Berapa kerugian ekonomi yang didapatkan oleh Negara ini hanya karena sebuah senyum, keramah-tamahan, perhatian yang mereka rasa sulit didapatkan di negeri sendiri?

Di negeri ini para dokter, perawat dan RS berteriak “malu-malu” kepada pemerintah karena jumlah Pasien Askeskin yang melonjak tetapi pemerintah belum dapat membayar klaim dari pihak RS, kemana dana yang dialokasikan pada rakyat negeri ini yang tidak mampu? Kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pasien ASKESKIN adalah Niat yang Mulia namun belum menyelesaikan masalah, masalah-masalah baru mulai muncul, sebut saja tadi jumlah pasien yang membludak yang seharusnya dapat segera di antsisipasi pemerintah tidak seperti saat ini pihak RS berteriak meminta klaim dana mereka yang belum kunjung turun. Program ini membuat masyarakat kita menjadi “manja” atau terkesan menjadi konsumtif, dengan asumsi yang secara tidak sadar timbul dikepala mereka bahwa “tidak usah takut sakit, toh kita gratis berobat”… akhirnya jumlah pasien di RS, Puskesmas membludak.. anggaran untuk pengobatan terus membengkak.. andai saja fokus perhatian kita lebih mengarah pada upaya promotif dan preventif untuk menanamkan budaya sehat pada masyarakat mungkin APBD maupun APBN Negara ini tidak akan terlalu terbebani.. Mungkin ini merupakan Pekerjaan Rumah Kita di tahun mendatang untuk dapat memperbaiki keadaan ini dan lebih memfokuskan perhatian kita pada upaya promotif dan preventif dan dibarengi peningkatan kualitas kuratif dan rehabilitatif.

Sebuah Catatan Kesehatan dan Politik..

Sekian banyak Pilkada yang dilalui di tahun 2007 ini.. kesehatan tak pula bisa lepas darinya.. isu-isu kesehatan gratis digemborkan oleh para calon penguasa.. apakah ini bertanda baik atau sebaliknya??? Mudah-mudahan ini bertanda baik (Amin..), tetapi bisa menjadi awal malapetaka di negeri ini jika penerapan system kesehatan gratis tersebut SALAH.. kenapa kita tak belajar dari kasus Askeskin sebelumnya dengan Klaim yang menunggak, jumlah pasien membengkak, kualitas pelayanan menurun, dsb. Bukan berarti penulis mengatakan Kebijakan Gratis Itu Jelek, tapi yang perlu dipikirkan adalah mekanisme dan sistem yang jelas. Gratis buat siapa?? Bukankah selama ini pasien miskin sudah gratis yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui PT.ASKES, apakah PEMDA juga harus ikut nimbrung menghambur-hamburkan uang kepada Pasien Askeskin yang tidak jelas kriterianya… mungkin sebaiknya PEMDA di berbagai daerah lebih memfokuskan kepada masyarakat kita yang berada dikelas SADIKIN (Sakit Dikit Langsung Miskin). Orang miskin sudah ditanggung Pemerintah Pusat, orang kaya mampu membiayai kesehatan mereka sendiri, masyarakat middle kelas ini siapa yang menanganinya??

Yang terakhir menurut penulis, sebuah catatan penting di penghujung tahun 2007 ini, berbagai cobaan dari Tuhan diberikan kepada negeri ini melalui murka Alam akibat ulah manusia sendiri.. sebut saja Banjir dimana-mana, Gunung Meletus, Gempa Bumi, dsb.. Mungkin kedepannya kita lebih harus memikirkan system kewaspadaan dini terhadap bencana dan dunia kesehatan diharapkan ditahun berikutnya sudah memiliki sistem yang dapat berjalan jika suatu bencana berlangsung, tidak ikut hancur dengan datangnya bencana.. Sarana Kesehatan (RS pemerintah, Swasta, Klinik-klinik, Puskesmas) harus telah memiliki sistem untuk lebih tanggap bencana demikian juga dengan sarana dan sumber daya manusia kesehatannya. Begitu Banyak catatan yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama di tahun 2008 yang penuh dengan harapan, semoga kita semua dapat berbuat dan menjadi saksi akan masa depan dunia kesehatan yang lebih baik dimasa mendatang.

Cobalah hal yang baru, jika berhasil anda akan maju selangkah. Pun jika tidak berhasil, prestasi anda toh tidak akan menurun.

Salam Indonesia Sehat..

Irwandy Kapalawi
Mahasiswa Magister Administrasi RS UNHAS